BUPATI SIAK | ARWIN AS

Bupati: Pelayanan Publik Harus Diperbaiki
SIAK - Sesuai rencana, lusa (Senin, 27/6) Pemkab Siak akan melakukan mutasi dan rolling jabatan gelombang kedua bagi pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Siak. Bupati Siak, H Arwin AS, SH mengatakan, pejabat yang dilantik nantinya sebelumnya telah menjalani survei khusus dari tim Pemkab Siak. Untuk itu, ke depan pelayanan publik yang masih memprihatinkan di Siak harus bisa diperbaiki.
"Insya Allah pejabat yang akan kita lantik nanti adalah mereka yang telah melewati survei terkait jabatan yang akan dipegangnya. Kita berharap mutasi dan rolling jabatan yang kita lakukan ini bisa meningkatkan etos kerja para pejabat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu tugas Bupati. Di samping itu kita juga ingin mengisi berbagai jabatan yang masih kosong saat ini atau masih dipegang rangkap satu pejabat," kata Bupati, Jumat (24/6) kemarin.

Dikatakan Bupati, jabatan yang diberikan kali ini juga tidak terlepas dari sebuah uji coba dan tes kemampuan dan bukan berarti ingin meninggalkan atau melupakan jasa-jasa pejabat lama, sebab dalam sebuah organisasi kepemerintahan sebuah pembaharuan itu sangat diperlukan meningkatkan kemampuan pejabat sekaligus menciptakan kaderisasi kepemimpinan di Kabupaten Siak.

"Kami tegaskan kepada para pejabat yang dilantik atau pejabat yang dinonjobkan, apa yang kami lakukan ini bukanlah hal yang ingin meninggalkan atau melupakan saudara, tapi ini adalah sebuah pembaharuan yang ingin kita lakukan bagi kemajuan daerah ini, dan ini juga sebuah proses pendidikan bagi rekan-rekan yang mendapat jabatan dan tidak tertutup kemungkinan bila nanti kinerjanya mengecewakan maka pada mutasi selanjutnya juga akan mengalami penggantian," jelas Bupati.

Menjawab banyaknya sebutan adanya jabatan basah dan kering, misalnya di PU Kimpraswil dan Dinas Pendidikan, Bupati minta agar para pejabat sebelum dilantik untuk meluruskan niatnya, sebab dalam sebuah pengabdian terhadap negara tiada ada istilah jabatan basah atau kering, yang diharapkan adalah pengabdian tulus. (rm58)
22 June 2005
Balita Kurang Gizi Masih Ada di Siak
SIAK - Posyandu Harus Diaktifkan, Sesuai laporan Puskesmas Siak saat ini masih ditemukan balita yang kekurangan gizi yang menunjukkan kurangnya kepedulian desa terhadap masyarakat karena keberadaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) tidak dimanfaatkan dengan baik.

Untuk mengantisipasi kekurangan gizi atau gizi buruk yang diderita balita di wilayah Kecamatan Siak, Camat Siak, Suntoro, Sip meminta pihak desa untuk kembali mengaktifkan Posyandu di desanya.

"Kita minta pihak desa kembali mengaktifkan Posyandu yang selama ini tidak berjalan di setiap desa, sehingga dengan aktifnya Posyandu ini, maka pelayanan pemberian makanan tambahan pada anak untuk meningkatkan penambahan gizi secara teratur, akan menghilangkan resiko gizi buruk," kata Suntoro kepada wartawan, Selasa (21/6) di ruang kerjanya.

Menurut Suntoro, saat ini pihak desa kurang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat karena tidak memanfaatkan lagi keberadaan Posyandu dengan baik, bahkan ada beberapa kepala desa sendiri yang tidak tahu menahu tentang kegiatan Posyandu di desanya.

Makanya ke depan, kata Suntoro, kepala desa bersama ibu-ibu PKK diminta menggerakkan program ini, apalagi setiap tahunnya Pemkab Siak telah mengalokasikan dana untuk makanan tambahan, tentunya pemberian makanan tambahan ini dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan darma wanita melalui Posyandu. "Tahun ini kita telah mengusulkan pada Pemkab Siak untuk bantuan kepada 20 unit Posyandu yang ada di Kabupaten Siak, sementara laporan yang kita terima jumlah Posyandu di setiap desa jumlahnya masih minim dan tentunya untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke Posyandu sangat kurang, karena jaraknya jauh dari tempat dilaksanakan kegiatan Posyandu.

Dalam mengentaskan kekurangan gizi bagi balita, tutur Suntoro, sejak dulu Pemkab Siak memang sangat komit, bahkan setiap tahunnya pemerintah telah mengalokasikan dana untuk peningkatan gizi.

"Disisi lain kita juga mengharapkan kesadaran masyarakat, untuk tetap memperhatikan kondisi anaknya, terutama dalam memberikan makanan dan tentunya makanan tersebut tidak asal diberikan, namun harus melihat kandungan gizi, sehingga pertumbuhan anak akan baik. Makanya melalui peranan ibu-ibu PKK dengan bantuan kepala desa, kegiatan tersebut harus tetap jalan dan Siak bebas dari balita kekurangan gizi," harap Suntoro. (rm58)
13 June 2005
Tuntut Kades Mundur
SIAK - Ratusan Warga Bantuan Lestari Datangi Kantor Bupati Siak
Ratusan warga desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya mendatangi kantor Bupati Siak, menuntut agar kepala desa (kades) mengundurkan diri. Sehari sebelumnya, Senin (6/6) mereka juga mendatangi kantor desa dan kantor Camat Bunga Raya.

Kedatangan mereka sekitar pukul 11.00 WIB, diterima Plt Sekkab Siak, Drs H Adli Malik di dampingi Camat Bunga Raya, Hendra Putra, SIp, MSi, Kabag Pemdes HT Syofyan Sauri, SSos, di halaman kantor Bupati Siak. Ratusan massa terlihat emosi sambil berteriak-teriak minta agar Kades Buantan Lestari mengundurkan diri dari jabatannya diduga melakukan korupsi terhadap berbagai dana Desa Buantan Lestari.

Di depan Sekkab dan pejabat terkait, massa menyampaikan beberapa orasi sambil minta kepada Bupati Siak, H Arwin AS, SH mengusut tuntas kasus dugaan dana bantuan desa sebesar Rp100 juta dari Pemkab Siak. Seperti diungkapkan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buantan Lestari, Nardison sejak tahun 2003 dan 2004 penggunaan dana bantuan desa, khususnya untuk Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) tidak jelas penggunaannya karena selama ini kades terkait mengatakan dana tersebut belum dicairkan dari kantor Camat Bunga Raya.

"Buktinya, setelah dicek ke kantor camat dana itu sudah diambil dan sekarang masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kepala desa dan kita minta Pemkab Siak segera melakukan penyelidikan atas penyimpangan dana," ulas Nardison.

Menanggapi hal itu, Drs H Adli Malik berjanji akan segera menuntaskan persoalan tersebut dalam seminggu. "Kita akan proses pengaduan masyarakat ini segera dan kita akan membentuk tim mengusut dugaan penyimpangan bantuan desa, jika memang terbukti dan masyarakat juga tidak mengkehendaki kepala desa menjabat, maka akan kita lakukan pemecatan," ujarnya.

Namun sebelum pemecatan, kata Adli tidak boleh sembarangan dan harus diteliti semua pihak, makanya tim Bawasda Siak akan turun ke lapangan dan diperkirakan hari Senin depan sudah ada keputusan.

Adli juga mengharapkan, selama masa penelitian ini, masyarakat tidak membuat keributan yang akan merugikan masyarakat sendiri. (rm58)
09 June 2005
Bupati Minta PT MS dan IKPP Hormati Pengadilan
SIAK - Tak Hadiri Sidang Gugatan Kedua. Bupati Siak, H Arwin AS, SH mengharapkan PT Manunggal Sejati (MS) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dapat menghormati pengadilan.

Pasalnya, kedua perusahaan sebagai tergugat I dan II atas gugatan balik Pemkab Siak kembali tak hadir di sidang kedua, Selasa (31/5) lalu di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

"Memang laporan yang kita terima sampai pada masa sidang kedua, kedua tergugat itu tidak hadir. Kita hanya meminta agar mereka menghormati lembaga hukum yang ada di negeri ini," kata Bupati.

Sebab menurutnya, dengan berakhirnya masalah Jembatan Siak nantinya bukan berarti masalah dengan PT MS dan PT IKPP ikut berakhir karena kasus yang terjadi antara Pemkab Siak dengan perusahaan tersebut harus ditempatkan pada porsi berbeda. Sebab, PT MS yang merupakan mitra kerja PT IKPP dinilai telah melakukan fitnah terhadap Bupati Siak dengan menuduh ketinggian Jembatan Siak tidak mencapai 23 meter.

"Kasus yang terjadi ini adalah masalah pencemaran nama baik, kita akan terus lanjutkan agar keadilan di negeri ini bisa ditegakkan dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi perusahaan manapun yang ada di Siak ini nantinya," tegas Bupati.

Senada dengan Bupati, Direktur Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPP Otoda) Siak, Mustafa, mengatakan PT MS dan IKPP seharusnya malu pada rakyat Siak, mereka hanya bisa menggugat, tapi saat digugat balik oleh Pemkab Siak mereka tidak menunjukkan sikap malah terkesan lari dari tanggung jawab.

Dikatakan Mustafa, seharusnya sebagai perusahaan yang telah go internasional, PT MS dan IKPP harus menunjukkan iktikad baik sehingga buruknya citra perusahaan dimata masyarakat selama ini dapat diperbaiki. "Artinya mereka tidak mengerti etika, hukum, hanya mau menggugat orang tapi ketika digugat balik malah tidak hadir dan cenderung melecehkan undangan sidang yang diberikan pengadilan," jelas Mustafa kepada Riau Mandiri, Jumat (3/6).

Hal senada juga disampaikan tokoh pemuda Siak, Syamsir, kedua perusahaan yang digugat balik Bupati Siak itu sebagai perusahaan yang tidak memiliki urat malu, karena sudah berani berkoar-koar ke berbagai institusi yang ada di Indonesia, bahkan sampai melaporkan Bupati ke Mabes Polri, namun saat digugat balik oleh pihak yang merasa dirugikan perusahaan itu seakan lari dari tanggung jawab.

"Kami minta kepada pengadilan untuk memanggil paksa kedua perusahaan terkait atau memenangkan saja gugatan Pemkab Siak, sudah terbukti kedua perusahaan itu adalah pengecut, lempar batu sembunyi tangan," ulas Syamsir. (rm58)
01 June 2005
Jembatan Siak Selesai Desember
SIAK - Bupati Percepat Pembangunan KIB Bupati Siak, H Arwin AS, SH optimis proses pembangunan Jembatan Siak selesai bulan Desember mendatang dan juga akan mempercepat pembangunan Kawasan Industri Buton (KIB) sebagai tempat sandarnya kapal besar yang melewati Sungai Siak selama ini.

Hal itu dirasakan setelah keluarnya surat rekomendasi dari Mendagri, M Ma'aruf bernomor 630/1203/SJ tanggal 25 Mei 2005 yang disampaikan ke Presiden RI.

Demikian disampaikan Bupati kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di ruang rapat pusat perkantoran Bupati Siak di Tanjung Agung, Rabu (1/6) kemarin.

"Mengacu pada rapat terakhir di Jakarta belum lama ini, departemen terkait sepakat menyerahkan persoalan Jembatan Siak ini kepada Gubernur Riau, sebagai fasilitator mengatasi perbedaan pendapat antara Siak dan Kota Pekanbaru waktu itu. Kemudian ada juga rapat susulan yang dihadiri Pemkab Siak dan pihak Kota Pekanbaru serta pihak Pertamina. Saat itu diputuskan ketinggian jembatan tetap 23 meter dimana menyikapi komitmen itu, Pertamina bersedia menyesuaikan ukuran tinggi kapal mereka," jelas Bupati.

Penyelamatan DAS
Selain itu, Mendagri juga merekomendasikan agar departemen terkait melakukan penyelamatan di sepanjang DAS Siak serta menyesuaikan kondisi kapal yang lewat di sungai itu agar mengacu kepada Internasional Maritim Organization (IMO) yang ada.

"Artinya, keluarnya surat rekomendasi Mendagri ini, status quo yang ditetapkan bagi jembatan juga berakhir dan percepatan pengerjaan bisa kita lakukan karena tidak ada lagi masalah dalam anggaran, bila perlu kita kerja siang malam untuk mengejar target agar selesai Desember nanti," terang Bupati.

Disamping itu, tahun 2005 ini Pemkab Siak juga akan melakukan survey topografi terhadap rencana pembangunan jalan lintas (high way) Siak-Pekanbaru yang akan digunakan sebagai penunjang KIB lewat jalur darat. Terkait masalah gugatan terhadap PT IKPP dan PT MS, Pemkab Siak tetap melanjutkan perkaranya karena PT IKPP dan PT MS selama ini dipandang telah menghambat pembangunan Jembatan Siak. Dimana PT MS sebagai mitra kerja PT IKPP dinilai telah melakukan fitnah terhadap Pemkab Siak dengan menyebutkan, Bupati Siak telah berbohong tentang ketinggian Jembatan Siak. (rm58)
Rekomendasi Mendagri Disambut Gembira
SIAK - Terkait Kelanjutan Pembangunan Jembatan Siak Bupati dan Masyarakat Siak menyambut gembira rekomendasi Mendagri terkait ketinggian Jembatan Siak Sri Indrapura setinggi 23 meter yang disampaikan ke Presiden RI.

Seperti disampaikan Wakil Gubernur Riau, H Wan Abubakar kemarin sehingga impian masyarakat Siak memiliki jembatan bakal terwujud.

"Kita menyatakan terima kasih kepada Mendagri yang telah merekomendasikan ketinggian pembangunan Jembatan Siak kepada Presiden Ri, seperti dikatakan Wagubri kemarin. Artinya perjuangan kita tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan impian jembatan ini dan para pekerja juga akan segera kita instruksikan melanjutkan pembangunan yang terbengkalai," kata Bupati Siak, H Arwin AS, SH, Selasa (31/5) kemarin dengan wajah penuh gembira. Bupati berharap rekomenasi tersebut nantinya bisa disetujui Presiden sehingga polemik Jembatan Siak bisa teratasi.

Namun Bupati minta Kepada seluruh masyarakat Siak, dapat menjaga sikap dan tidak berkomentar dulu dan memilih sikap menunggu dari elite pemerintahan di pusat tentang kelanjutan Jembatan Siak.

"Kita minta warga cooling down dulu sebab bila salah berkomentar nanti bisa berdampak negatif terhadap perjuangan kita, mari kita tunggu keputusan Presiden dan teruslah berdoa," jelasnya.

Proses Hukum
Sementara itu, terkait upaya hukum gugatan beberapa pihak terhadap pembangunan jembatan ini tetap berlanjut, seperti gugatan balik terhadap PT MS dan IKPP di Pengadilan Negeri Bengkalis, yang digelar kedua kalinya, kemarin.

Namun tergugat I PT IKPP dan tergugat II, PT MS juga tidak hadir seperti sebelumnya.

Sesuai informasi pada Kamis, besok, Mahkamah Agung Ri juga akan berkunjung ke Siak untuk melihat langsung proyek pembangunan Jembatan Siak. (rd06)
Dukung Kelanjutan Jembatan Siak
PERAWANG - Warga Perawang Gelar Aksi Tanda Tangan Ribuan warga Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak Sabtu (28/5) sekitar pukul 08.00 WIB melakukan aksi tanda tangan di atas spanduk berwarna putih dengan panjang sekitar 100 meter di penyeberangan ferry Perawang.

Aksi damai mendukung kelanjutan Jembatan Siak ini dikoordinir Persatuan Pemuda Pinang Sebatang (PPPS), Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Perawang. Sebelumnya aksi serupa juga pernah digelar di ibukota Kabupaten Siak belum lama ini.

Malah Bupati Siak, H Arwin AS, SH, Kasi Tapem dan beberapa orang anggota DPRD Siak yang melintas di penyeberangan ferry ini, tak luput dari pantauan warga yang minta agar ikut membubuhkan tanda tangan.

Mereka juga menyampaikan siakp di sela-sela peresmian Kantor Desa Pinang Sebatang Timur, Pustu dan SLTP 3 Perawang yang dihadiri Bupati Siak, Ketua DPRD Kabupaten Siak, H Chairuddin Yunus beserta anggota dewan dari daerah pemilihan Perawang, Camat Tualang, Drs H Alfedri beserta unsur upika kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, H Ridwan Kadir, SH, MM.

Pernyataan sikap yang dibacakan Hamdan Zalik ini menegaskan, Persatuan Pemuda Pinang Sebatang (PPPS) sebagai organisasi gerakan moral kepemudaan yang berupaya menindak lanjuti kebijakan dan pengaruh para kapitalis dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Siak telah menghancurkan sistim budaya masyarakat.

Sungai Siak sebagai sumber kehidupan mayoritas masyarakat asli telah tercemar dan mematikan ikan-ikan serta merusak ekosistimnya, terjadi abrasi, runtuhnya tebing sungai dan lainnya di sepanjang Sungai Siak. Untuk itu, Pemuda Pinang Sebatang dan masyarakat Siak mendukung sepenuhnya kelanjutan pembangunan Jembatan Siak karena pembangunan ini sebagai salah satu upaya penyelamatan Sungai Siak dari kehancuran. PPPS akan terus mendukung dan berjuang untuk memujudkan pembangunan jembatan.

Kepada pihak perusahaan, agar bertanggung jawab terhadap pencemaran dan hancurnya Sungai Siak dan kepada pihak pemerintah diminta membuat seperangkat peraturan tentang pembatasan kapal-kapal yang masuk ke Sungai Siak